Cahaya di Ujung Lorong

KABAR gembira itu datang dari ajang Olimpiade Sains Junior Internasional I. Anak-anak kita menjadi juara umum kompetisi yang baru pertama kali diselenggarakan itu dengan menyabet delapan medali emas dan empat medali perak.

Mereka — Stephanie Senna, Diptarama, dan kawan-kawannya dari beberapa sekolah menengah pertama di Tanah Air — menyisihkan pesaing-pesaingnya dari Cina Taipei, Thailand, Korea Selatan, Rusia, dan Kazakhstan.

Di tengah berhamburannya berita tentang bencana alam, kecelakaan, korupsi, peledakan gereja, penembakan misterius, penutupan bank, dan sejuta kabar muram lain yang belakangan ini menghias halaman-halaman koran, kemenangan yang diraih para Einstein muda itu seperti setetes embun yang menyejukkan.

Dalam kesunyian, jauh dari hiruk-pikuk urusan politik, gemerlap pentas Indonesian Idol, Akademi Fantasi, Kontes Dangdut KDI, dan sebangsanya, mereka tekun berlatih selama sembilan bulan sebelum bertanding. Bukan jalan yang mudah tentunya bagi anak-anak seusia mereka yang kebanyakan lebih suka jalan-jalan di mal atau kebut-kebutan di jalan.

Anak-anak muda yang cerdas itu bukan hanya teladan yang bagus bagi teman-teman sebayanya. Mereka sebetulnya juga cahaya di ujung lorong yang gelap bagi bangsa ini. Ke pundak merekalah sebetulnya kita mesti menyampirkan harapan di masa depan.

Kita membutuhkan banyak orang cerdas, sekarang dan di masa datang. Kita memerlukan orang-orang cerdas di semua lapisan. Kita perlu polisi yang cerdas, sehingga tak ada lagi terpidana yang kabur sewaktu hendak dieksekusi. Kita membutuhkan jaksa yang cerdas sehingga tahu cara menjerat para koruptor yang licin.

Sayang, menjadi orang cerdas di Indonesia ternyata tidak bisa populer. Orang cerdas tak mendapat publikasi secara luas di media masa, terutama televisi. Bahkan kalangan Istana pun lebih memilih para artis yang baru saja memenangkan Piala Citra untuk diantarkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketimbang para peraih medali Olimpiade Sains itu.

Mungkin ada yang salah di Indonesia ini. Orang-orang cerdas sepertinya kurang mendapat tempat dan penghargaan. Coba saja kalau atlet bulu tangkis mendapat medali emas di Olimpiade, pastilah sejak dari bandara disambut dengan meriah, lalu diarak ke tengah kota, berputar-putar sehingga jalanan macet, kemudian menuju Balai Kota.

Siapa yang mengarak pemenang medali emas Olimpiade Sains Junior? Siapa yang mewawancarainya untuk menanyakan bagaimana perjuangannya merebut emas itu? Tidak ada, atau kalau ada, ya, seadanya saja. Bandingkan dengan hidup para bintang kontes, apalagi setelah jadi artis yang katanya sudah menyandang selebritas. Keseleo kakinya sedikit saja sudah puluhan kamera memotret.

Siapa pula yang sejak awal melatih dan mengarahkan jalan mereka menuju sukses? Pemerintah? Bukan. Lagi-lagi segelintir pionir seperti Yohanes Surya dan kawan-kawannya yang berjuang–mereka pulalah yang pernah mengantarkan anak muda kita berjaya di Olimpiade Fisika.

Berilah penghargaan kepada orang-orang cerdas, mulai hari ini. Meski jalan yang ditempuh berliku dan penuh tikungan, ada baiknya anak muda seperti Stephanie dan Diptarama mendapatkan apresiasi yang lebih banyak lagi. Pemerintah, terutama, perlu memberikan perhatian konkret yang lebih besar kepada mereka. Jangan sampai cahaya di ujung lorong ini padam dan menghilang begitu saja. ***

Dimuat di Koran Tempo, 15 Desember 2004

Musibah Lion Air

INDONESIA berduka kembali. Pesawat MD-82 milik maskapai penerbangan Lion Air terjerembab di Bandar Udara Adisumarmo, Solo, Jawa Tengah. Puluhan penumpangnya tewas dan luka-luka.

Sejauh yang kita tahu, salah satu penyebab utama kecelakaan Lion Air adalah cuaca buruk. Namun, tentu saja kita tak bisa semata-mata menyalahkan faktor alam sebagai kambing hitam kecelakaan.

Penyelidikan yang mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kecelakaan itu. Siapa tahu ada faktor lain, misalnya kesalahan pilot (human error) atau kerusakan alat (instrument error).

Karena itulah kita dukung upaya pemerintah yang menurunkan tim dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk memastikan penyebab kecelakaan. Begitu juga kepada DPR yang memutuskan membentuk tim investigasi untuk kasus yang sama.

Kita berharap agar tim-tim itu bekerja dengan baik, mendapatkan kesimpulan penyebab kecelakaan, dan segera mengumumkan hasilnya ke publik.

Penyelidikan yang mendalam perlu dilakukan karena ada indikasi bahwa pilot mengambil tindakan yang tak lazim dengan mendaratkan pesawat di tengah dan bukan dari awal landasan. Seandainya ini benar terjadi, ada beberapa kemungkinan. Pilot mungkin tak melihat landasan karena cuaca buruk, bisa jadi salah perhitungan, atau instrumen pemandu pendaratan (ILS) tak bekerja dengan benar. Dugaan ini bisa saja salah, tapi ada baiknya ditelusuri.

Seandainya nanti terbukti bahwa ada yang tak beres dengan kedua hal itu, manusia dan peralatan, kita patut bertanya kepada manajemen Lion Air. Jangan-jangan mereka mempekerjakan para pilotnya di luar batas. Jangan-jangan mereka mengabaikan perawatan pesawat secara rutin dan memberi toleransi besar pada kerusakan.

Pertanyaan seperti itu perlu dikedepankan mengingat ada banyak keluhan tentang buruknya layanan maskapai penerbangan dalam negeri, yang belakangan ini semakin banyak. Orang curiga, ketatnya bisnis penerbangan telah membuat perusahaan-perusahaan penerbangan mengabaikan aspek keselamatan penumpang demi mengejar keuntungan semata.

Apalagi selama ini penumpang tak pernah tahu apakah pesawat yang akan ditumpanginya benar-benar laik terbang. Sebab, berbeda dengan produk makanan yang punya label “halal”, pesawat tak punya label “laik terbang” yang terlihat oleh penumpang. Kelayakan terbang hanya diketahui oleh maskapai (teknisi, pilot) dan otoritas penerbangan. Konsumen tidak.

Ketidakjelasan itu rawan penyimpangan. Siapa yang bisa menjamin bahwa petugas inspeksi tak mempan disogok sehingga tak memberi laporan yang semestinya? Siapa yang mampu memberi garansi bahwa pejabat yang memberi surat kelaikan terbang tak berkolusi dengan perusahaan penerbangan dan main teken saja?

Kita berharap pemerintah, dalam hal ini Dinas Sertifikasi Kelaikan Udara di Departemen Perhubungan, meningkatkan pengawasan penerapan standar keselamatan penerbangan. Kita tentu tak ingin insiden Lion Air terulang lagi.

Kepada orang ramai, kita juga perlu mengingatkan bahwa alam sedang tak bersahabat. Ada kemungkinan terjadi musibah susulan di masa datang karena faktor alam. Tak ada salahnya sedia payung sebelum hujan. ***

Dimuat di Koran Tempo, 2 Desember 2004

Mencari Alternatif Bojong

RIBUAN warga di sekitar Bojong, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, mengamuk. Mereka memporak-porandakan tempat pengolahan sampah terpadu yang akan beroperasi di kawasan itu. Karena mereka sudah merusak, polisi pun turun tangan dan angkat senapan. Akibatnya, lima penduduk tertembak dan lainnya luka-luka akibat kekerasan aparat.

Bukan sekali ini warga protes dan mengamuk. Sejak pertama kali Bojong direncanakan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu pada akhir 2001, warga sudah menentangnya. Mereka khawatir tempat sampah itu akan mencemari lingkungan mereka. Bau tak sedap pun ditakutkan bakal menyebar.

Urusan jadi ruwet karena Bupati Bogor sudah setuju wilayah itu dibeli pemerintah Jakarta untuk tempat pembuangan sampah. Perusahaan yang akan mengolah sampah pun sudah ada dan mencoba beroperasi terus, meski warga tak berkenan.

Mengurus sampah ternyata bukan perkara mudah, meski masalah ini sangat penting dan menyangkut hajat hidup sehari-hari orang banyak. Bayangkan saja kalau semua orang Jakarta cuma bisa menumpuk sampah yang dihasilkan setiap hari di rumah masing-masing. Bagaimana kotor dan baunya rumah di segenap penjuru Ibu Kota ini?

Untunglah urusan sampah ini sudah ada rumusnya. Pemerintah Jakarta bertugas mengambil sampah warganya, mengangkutnya, lalu membuangnya ke suatu tempat setiap hari. Warga tak perlu pusing dan tinggal membayar retribusi. Begitu seterusnya sejak dulu.

Dulu seluruh sampah Jakarta ditimbun di Bantargebang. Namun, tempat ini sudah ditutup sekarang. Pemerintah lalu mencari tempat pengganti dan mendapatkannya di Bojong. Sebagai mitra, pemerintah menggandeng PT Wira Guna Sejahtera. Perusahaan ini katanya punya kemampuan mengolah sampah dengan teknologi canggih yang diadopsi dari Australia dan Swedia.

Sampah, kata mereka, akan diolah lewat tiga proses: dipres, dibakar, dan difermentasi. Dengan proses ini, hasil akhir pengolahan sampah ditanggung oleh perusahaan itu tidak akan mencemari lingkungan.

Toh, penduduk tetap memprotes. Ini menunjukkan bahwa mereka belum paham benar soal ini. Mungkin karena kurang sosialisasi. Padahal sebetulnya kekhawatiran itu bisa dijawab dari awal seandainya pemerintah Bogor dan Jakarta mengajak bicara warga sekitar. Aktivis lingkungan juga diajak urun pendapat.

Bila ada pembicaraan awal dan sosialisasi terus dilakukan, ada kemungkinan semua pihak mendapatkan perspektif baru mengenai pentingnya tempat sampah, manfaat, dan dampaknya, sekaligus mencari solusi untuk antisipasi seandainya di masa depan muncul persoalan lingkungan akibat sampah itu.

Namun, daripada pusing, kenapa pemerintah Jakarta tak mencoba membuang sampah di salah satu pulau di Kepulauan Seribu saja? Pilih satu pulau yang tak terpakai, terpencil, dan tak berpenghuni. Tentu saja harus dikaji dulu kemungkinan bakal terjadinya pencemaran lingkungan di pulau itu. Kalau oke, pasti aman dari amukan penduduk dan protes aktivis lingkungan. Kalaupun ada yang menolak, paling cuma ikan, kerang, kepiting, dan udang.

Di pulau itu, sampah-sampah mungkin bisa diproses jadi rumpon tempat penghuni laut tinggal–seperti becak-becak yang dulu dibuang di sana. Mungkin juga timbunan sampah itu bisa memperluas area pulau. Kelak, jika sudah tak terpakai lagi, siapa tahu pulau itu bisa disulap jadi tempat wisata baru, menyaingi Ancol. Yang penting, mencari alternatif selain Bojong memang harus disiapkan. *

Dimuat di Koran Tempo, 24 November 2004

Palestina tanpa Arafat

PEMIMPIN Palestina Yasser Arafat kini tergolek tak berdaya di sebuah bangsal rumah sakit militer Prancis, nun jauh dari negerinya. Napasnya satu-satu. Mesin-mesin menopang raganya. Doa-doa melayang ke pembaringannya. Dan lilin-lilin pun dinyalakan untuk menerangi jalan kesembuhannya.

Bukan Arafat namanya kalau penderitaannya tak memancing simpati jutaan orang di seluruh dunia. Dia Bapak Bangsa Palestina–seperti halnya Julius Nyerere di Tanzania, Kardinal Makarios di Siprus, dan Kenneth Kaunda di Zambia.

Arafatlah yang menyatukan puak Palestina yang berserakan di mana-mana. Diawali dengan upaya konsolidasi yang solid, Arafat berhasil membangun sebuah bangsa yang nyaris mustahil semula. Dia pulalah yang mengusung kemerdekaan bangsanya ke pentas dunia setelah berjuang melalui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpinnya sejak 1969.

Di mata bangsanya, Arafat alias Abu Ammar adalah pahlawan. Ia mendapat penghormatan rakyatnya, bukan semata karena simbol kemerdekaan. Sebagai manusia, ia sosok yang hangat.

Karena itulah, begitu Arafat keluar dari markas besarnya di Tepi Barat menuju Prancis pekan lalu, lantaran sakit yang teramat sangat, banyak kalangan waswas. Orang ramai mulai mengkhawatirkan situasi Palestina seandainya Arafat benar-benar mangkat suatu hari nanti.

Kosongnya kursi kepemimpinan Palestina jelas akan membawa masalah baru. Apalagi Israel, seteru abadi Palestina, terlihat belum mengendurkan tekanan dan justru seperti ingin memancing di air keruh.

Kita tahu setidaknya ada 13 faksi yang bertolak belakang di sana. Ada faksi garis keras seperti Hamas dan Islamic Jihad yang selalu memilih jalan pedang melawan Israel, musuh besarnya. Ada pula faksi Fatah yang sejak dipimpin Arafat dikenal sebagai kelompok moderat yang terbuka pada negosiasi dan kompromi.

Di sisi lain, perpindahan tongkat estafet kepemimpinan Palestina belum disiapkan secara mulus. Siapa calon pembawa tongkat berikutnya masih samar-samar.

Saat ini paling tidak ada beberapa tokoh yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Arafat. Ada Perdana Menteri Ahmed Qorei, yang mengurus administrasi pemerintahan sehari-hari, termasuk soal keuangan dan keamanan, serta penjabat sementara Ketua PLO Mahmud Abbas dan mantan Kepala Keamanan Palestina Muhammad Dahlan.

Hanya, Palestina tampaknya belum siap melahirkan nama baru sebagai pengganti Arafat. Padahal peluang bukan tak ada. Trio pemimpin itu, misalnya, bisa dipercaya mendesain rencana dan kesepakatan damai baru dengan Israel. Setelah itu, pemilu juga bisa dirancang segera.

Dari pemilu yang demokratis itulah kita berharap kelak akan lahir pemimpin baru Palestina. Pemimpin yang memperoleh legitimasi sebagai pengganti Arafat, hingga faksi-faksi yang berseteru dengan sendirinya akan tunduk pada legitimasi itu.

Memang jalan menuju pemilu tidak mudah. Sebelum hal itu tercapai, pintu perundingan dengan Israel mesti terus dibuka. Gencatan senjata juga harus segera ditegakkan, dengan atau tanpa Arafat.

Israel mesti berunding dengan paradigma baru. Tuntutan bahwa sebelum ada perundingan Arafat mesti mereformasi negara Palestina dan mengendalikan pengebom bunuh diri adalah omong kosong. Jangan lupa, di tengah lingkaran setan kekerasan, penyerbuan Israel justru menjadi dinamo penggerak bom bunuh diri itu. ***

Dimuat di Koran Tempo, 10 November 2004

Menanti Bukti Instruksi Presiden

SEJUMLAH instruksi keluar di hari-hari pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terakhir, Presiden mengeluarkan sembilan instruksi kepada para gubernur di Indonesia. Salah satunya berbunyi, semua gubernur diminta memberikan teladan kepada masyarakat soal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gubernur yang terlibat tiga perkara tersebut akan diberhentikan.

Meskipun bagus dan layak dilaksanakan, tidak ada yang istimewa sebetulnya dari keluarnya sejumlah instruksi itu. Sebagai presiden baru, Yudhoyono memang harus “kejar setoran”, cepat-cepat menyelesaikan pelbagai persoalan penting dan genting. Apalagi ia sudah berjanji akan membawa perubahan di negeri ini. Salah satu caranya, ya, mengeluarkan instruksi itu.

Selain itu, tak ada yang luar biasa juga dari instruksi kepada para gubernur. Seorang presiden memang sudah seharusnya mengeluarkan perintah kepada para gubernur di bawahnya. Apalagi, menurut undang-undang, gubernur diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tanpa instruksi khusus, sebenarnya presiden bisa saja langsung memerintahkan agar mereka melakukan sesuatu.

Instruksi itu jadi menarik dan perlu dibicarakan karena Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh saat ini tengah menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembelian helikopter jenis Mi-2. Lembaga yang menetapkan status tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bekas presiden Megawati Soekarnoputri memang pernah mengeluarkan instruksi presiden yang berisi perintah agar tugas Gubernur Puteh didelegasikan kepada Wakil Gubernur Aceh. Adapun pelaksanaan tugas dan wewenang sehari-hari Gubernur selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Namun, secara hukum, ia masih Gubernur Aceh.

Hingga sekarang, proses hukum Puteh pun masih menumpuk di atas meja Komisi Pemberantasan Korupsi. Semula ada rencana kasus Puteh disidangkan setelah para hakim ad hoc tindak pidana korupsi diangkat pada 7 Oktober silam. Namun, hingga dua pekan berlalu, belum ada kabar kapan sidang digelar.

Kini kita berharap Presiden Yudhoyono tak hanya bisa menggelontorkan segepok instruksi kepada jajaran di bawahnya. Kita menunggu apakah perintah itu dijalankan sang bawahan. Kita juga akan melihat bagaimana Presiden mengawasi apakah bawahannya menjalankan perintahnya atau tidak.

Lebih dari itu, kita juga ingin Presiden melakukan terobosan. Dalam kasus Puteh, misalnya, janganlah terlalu banyak basa-basi dan mengikuti prosedur umum. Bila orang ramai sudah tak percaya kepadanya, ya, pecat saja dia. Nanti kalau dalam sidang ternyata hakim menyatakan ia tak bersalah dan harus dibebaskan dari hukum, Presiden toh bisa mengangkat dan memulihkan namanya lagi.

Masa kampanye sudah berakhir. Sekarang adalah masa bakti. Kita tak butuh lagi janji, melainkan bukti. Jangan sampai segala macam instruksi itu menjadi sekadar basa-basi politik yang tak pernah terlaksana. Karena itu, instruksi presiden sebaiknya diikuti sanksi hukum bagi yang melanggar supaya ia tak hanya menjadi macan kertas. ***

Dimuat di Koran Tempo, 27 Oktober 2004

Selamat Datang, Presiden Baru

SEJARAH baru terbentang di atas karpet gedung MPR/DPR Senayan pagi ini. Presiden Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, secara resmi akan dilantik bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Keduanya adalah pasangan pemimpin negara pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Kita ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada mereka.

Yudhoyono menjadi presiden setelah meraih lebih dari 60 juta suara, lebih banyak daripada pesaingnya, Megawati Soekarnoputri, yang cuma memperoleh sekitar 40 juta suara.

Ia dipilih, bukan dilotere. Rakyat memilihnya dengan beberapa alasan, di antaranya lantaran ia menjanjikan perubahan yang didambakan orang ramai. Persoalannya sekarang adalah apa yang akan berubah dan apakah pelaksanaannya akan lancar seperti direncanakan.

Mayoritas rakyat pemilih beranggapan, di bawah kendali Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Kalla, Republik akan bergerak menuju keadaan yang lebih baik, seperti yang terucap lewat janji-janji mereka semasa kampanye. Apakah anggapan orang ramai ini benar atau tidak, terpulang pada kinerja pemerintah baru yang akan memulai masa jabatannya hari ini.

Kinerja itu ditentukan oleh dua hal: kemampuan menyusun tim pengelola pemerintahan yang kompeten serta kompak dan kepiawaian dalam mengatasi berbagai tantangan yang menghadang.

Kemampuan menyusun tim pengelola pemerintahan bisa diukur antara lain dari ketepatan Yudhoyono menyusun kabinet yang rencananya juga akan diumumkan hari ini. Apakah dia memilih orang-orang yang bisa diandalkan? Menteri-menteri yang kompeten? Integritasnya tinggi? Orang-orang dari pelbagai latar belakang, suku, agama, ras, partai, juga universitas?

Bila ya, Yudhoyono berarti telah maju satu langkah. Jika tidak, dia pastilah akan menuai kecaman orang ramai. Memang, apa pun pilihannya, Yudhoyono mustahil menyenangkan semua orang. Namun, paling tidak kita berharap ia tak memasang, misalnya, menteri yang pernah gagal di kabinet sebelumnya.

Adapun kelihaian mengatasi tantangan bakal terlihat dari apa yang akan dilakukannya dalam 100 hari mendatang. Tantangan paling dekat dan nyata bagi pemerintah baru serta yang harus diselesaikan selekasnya adalah kebutuhan menyesuaikan anggaran secara drastis untuk mengantisipasi harga minyak dunia yang membubung sangat tinggi.

Pemerintah baru tak punya pilihan selain mengurangi subsidi bahan bakar minyak alias menaikkan harga. Ini tindakan tak populer yang harus diambil saat mayoritas kursi DPR berada dalam genggaman Koalisi Kebangsaan, kumpulan partai politik yang menyatakan diri akan menjadi kekuatan “penyeimbang” terhadap lembaga eksekutif. Mampukah Yudhoyono menyelesaikan tugas pertama ini?

Seandainya Presiden Yudhoyono mampu, kita patut mengacungkan jempol dan mendukung terus upayanya untuk mendatangkan perubahan. Jika ada kekurangan atau penyimpangan, mari kita sama-sama mengontrolnya, menyampaikan koreksi, dan menyumbangkan saran atau alternatif penyelesaian.

Terakhir, rasanya kita layak menyampaikan terima kasih kepada bekas presiden Megawati Soekarnoputri yang ikut berjasa melahirkan pasangan pemimpin baru melalui pemilu yang demokratis. Semoga ia tak menutup rapor baiknya selama ini dengan “noda” yang tak perlu dan lebih suka tinggal di rumah ketimbang hadir dalam acara pelantikan Presiden Yudhoyono. ***

Dimuat di Koran Tempo, 20 Oktober 2004