Hasil Pertemuan Bogor

Memuliakan tamu tentu perbuatan baik. Apalagi bila yang datang itu tamu negara. Sudah selayaknya kita menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Sebab, sebagai anggota masyarakat dunia yang beradab, Indonesia memang harus memberikan sambutan yang proporsional dan memberikan jaminan keselamatan kepada setiap tamu negara, termasuk Presiden Amerika Serikat George Walker Bush.

Namun, rasanya ada yang kurang imbang dalam pertemuan antara Bush dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Secara sepintas, Indonesia memberikan terlalu banyak untuk suatu kunjungan selama enam jam itu. Lihat saja dari persiapan penyambutan Bush yang menghebohkan. Begitu banyak tenaga, waktu, dan dana yang terbuang, juga kerepotan persiapan pengamanan selama sepekan.

Tentu saja ini belum memperhitungkan pengorbanan warga Bogor khususnya. Mereka harus memikul pelbagai ketidaknyamanan–terkurung di rumah, tak bisa beraktivitas normal, kehilangan penghasilan, kesempatan belajar, dan sebagainya.

Seperti sudah diduga, hasil pertemuan kedua pemimpin itu ternyata biasa-biasa saja. Bush dan Yudhoyono tak membahas agenda besar yang mendesak, tapi lebih banyak membicarakan sejumlah agenda soft-power, misalnya kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pertemuan kemarin sekadar kelaziman diplomatik. Bush membalas kunjungan Yudhoyono ke Amerika pada Februari lalu.

Kunjungan Bush yang singkat itu akhirnya hanya bisa dikesankan sebagai simbol bahwa negara adidaya itu tetap menganggap Indonesia sebagai sekutu yang penting dalam perang melawan terorisme di Asia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia layak diberi perhatian.

Tentu saja ini pun tak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika yang tengah menderita setelah teroris menabrakkan pesawat di menara kembar World Trade Center pada 2001 dan Bush meniup trompet perang melawan terorisme.

Setelah Bush meninggalkan Bogor, yang tertinggal hanya ribuan aparat keamanan yang kuyu. Lampu-lampu Istana Bogor padam, meninggalkan jejak kunjungan, serta piring dan gelas kotor. Setelah ribuan pengunjuk rasa pulang dan tidur di rumah masing-masing, yang masih ada cuma kepenatan. Segala kehebohan, keriuhrendahan, dan gegap-gempita massa yang menyambutnya berlalu begitu saja. Kalaupun ada sejumlah komitmen dari Bush, belum tentu itu bakal terwujud dalam waktu dekat.

Diterbitkan di Koran Tempo, 21 Nopember 2006

Berbenah Memikat Investor

Kenduri besar pemerintah berjuluk Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 2006 yang dimulai hari ini tentu saja penting artinya bagi masa depan bangsa. Forum ini bisa dijadikan ajang promosi guna memikat para investor swasta ataupun asing untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur di pelbagai sektor.

Tampaknya pemerintah serius berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat dan ramah bagi investor. Apalagi dalam salah satu sesi pameran, para menteri terkait dirancang akan “buka praktek”. Mereka masuk ke dalam stan-stan pameran untuk berinteraksi sekaligus menjawab pelbagai pertanyaan calon pemodal gede itu.

Ketersediaan infrastruktur jelas penting. Ibarat dinamo, ia diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian. Apalagi negeri ini masih terbelit masalah kemiskinan dan tingginya angka pengangguran. Perluasan akses jaringan listrik, misalnya, akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, sehingga kemiskinan bisa ditekan.

Apalagi ketika kocek pemerintah sedang kempis, sehingga modal swasta dan terutama asing perlu diundang, diiming-imingi, serta dibujuk-bujuk, untuk mendanai pembangunan jaringan infrastruktur dan menghidupkan kembali proyek-proyek yang mati suri atau malah sama sekali belum berjalan. Proyek-proyek ini juga akan menyerap tenaga kerja, sehingga bisa mengempiskan angka pengangguran.

Masalahnya, sejauh ini Indonesia bukanlah surga bagi investor asing. Terbukti pada Infrastructure Summit 2005, dagangan pemerintah itu kurang laku. Dari 91 proyek yang ditawarkan dengan nilai investasi US$ 22 miliar, hanya 24 proyek yang terlaksana dengan nilai US$ 6 miliar. Hasil ini jelas jauh dari harapan.

Penyebabnya jelas. Investor merasa tak nyaman dan tak aman berinvestasi. Biang keroknya, antara lain, korupsi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi serta inkonsistensi dan centang-perenangnya aturan main yang membuat tiadanya kepastian hukum. Belum lagi panjangnya jalur birokrasi perizinan. Kombinasi yang buruk ini membuat Indonesia sebagai lahan investasi dengan risiko tinggi.

Akibatnya, pemerintah terpaksa memberikan jaminan atau garansi sebagai syarat agar investor bersedia menanam modal. Ini bukan cara sehat. Kalau terjadi sengketa bisnis, yang ikut menanggung rakyat juga. Kasus Karaha Bodas adalah contoh bagus tentang bagaimana sebuah risiko bisnis yang dijamin pemerintah justru menjadi beban dan akhirnya membuat rakyat terpaksa ikut memikul.

Belajar dari kasus itu, pemerintah sebaiknya segera menarik campur tangannya yang terlalu jauh dari urusan dan kepentingan bisnis swasta. Biarkan mereka bergerak dengan naluri dan mekanismenya sendiri. Investor itu ibarat semut yang secara alamiah selalu akan mengerubungi gula. Kita hanya perlu memastikan agar semut-semut itu tak diganggu dan jalan menuju gula tetap terbuka lebar.

Pemerintah hanya perlu membuat iklim usaha yang kondusif dengan mengenyahkan biang kerok tadi. Korupsi pun mesti dibasmi di segala lini.

Diterbitkan di Koran Tempo, 1 November 2006