Rombaklah Kabinet demi Kinerja

Ada benarnya juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rencana perombakan (reshuffle) kabinet sambil makan durian di Cihideung, Bogor, Jawa Barat, Ahad lalu. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari sana. Seperti memilih durian, dalam merombak kabinet, Presiden mesti membuang yang busuk dan mengambil yang segar serta tebal dagingnya. “Ilmu durian” ini perlu diterapkan agar kinerja Kabinet Indonesia Bersatu membaik dan mampu mewujudkan harapan masyarakat.

Kita tahu tak semua menteri bekerja optimal. Sebagian di antara mereka malah bermasalah, misalnya ada menteri yang menyalahgunakan rekening departemen untuk kepentingan perorangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang seperti ini memang layak diberhentikan. Begitu pula menteri yang memiliki konflik kepentingan dengan kasus lumpur Lapindo, perlu dipertimbangkan untuk diganti.

Kasus Rokhmin dan Dana Nonbujeter

Apa yang dilakukan mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri sekali lagi menggambarkan bahwa konsep dana nonbujeter jelas-jelas salah dan merugikan publik. Rokhmin mengaku telah mengumpulkan dana nonbujeter melalui departemennya semasa menjadi menteri. Dana itu lalu dipakai untuk proyek-proyek di departemennya dan diberikan kepada sejumlah partai politik, termasuk pengurusnya.

Ia mengaku terpaksa menggunakan dana tersebut demi menyiasati sistem keuangan negara yang tak mengizinkan adanya pengeluaran tertentu, misalnya biaya untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat penyusunan undang-undang. Menurut dia, pada prakteknya pembuatan undang-undang itu mesti pakai duit (baca: sogokan).