DPR dan Lumpur Lapindo

Tidak sepantasnya tim bentukan Dewan Perwakilan Rakyat mendukung pendapat ahli yang belum tentu benar soal luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Apalagi pendapat itu menyatakan luapan tersebut sebagai peristiwa alam yang lumrah, bukan akibat kelalaian manusia. Tugas Tim Pengawas Penanganan Lumpur Lapindo yang dibentuk parlemen hanyalah mengawasi, lalu melaporkan hasilnya, dan bukan menyimpulkan sesuatu.

Anggota DPR jelas tak memiliki dasar hukum, kompetensi teknis, dan kewenangan menentukan apakah tragedi yang menyengsarakan rakyat di sekitarnya itu murni akibat gejala alam belaka atau kelalaian manusia. Benar seperti diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah, kasus ini bukan masuk wilayah politik, melainkan teknis dan hukum.

Membatasi Subsidi BBM

Rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan merupakan langkah kurang populer tapi perlu. BBM bersubsidi jenis premium dan solar seharusnya memang benar-benar hanya dinikmati oleh mereka yang berhak. Orang-orang yang mampu tidak selayaknya menikmati subsidi. Soalnya, pemberian subsidi semakin membebani anggaran negara akibat tingginya harga minyak dunia.

Masalahnya, bagaimana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dilakukan? Pemerintah berencana memakai kartu pintar. Setiap kendaraan akan ditempeli smart card yang menyimpan data kebutuhan konsumsi bahan bakar dan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Kartu pintar ini terutama akan diberikan untuk angkutan umum, mobil pribadi yang tidak dalam kategori mewah, untuk membeli solar atau premium di pompa bensin.

Adapun kendaraan yang tak memiliki kartu harus membeli bahan bakar nonsubsidi. Pemerintah berencana menerapkan pada April atau Mei tahun ini secara bertahap dimulai dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.