Home

Partai Demokrat akhirnya mengakui bahwa anggotanya melakukan politik uang dalam perebutan kursi Ketua DPRD DKI Jakarta. Mereka juga mengaku akan memecat para pelakunya dalam waktu dekat.

Politik (dan) uang sejatinya bukan cerita baru di ruang Dewan. Praktek gelap ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di gedung parlemen Jakarta, melainkan juga di Amerika yang sering disebut-sebut — secara berlebihan — sebagai penegak demokrasi. Sudah kerap terdengar ada wakil rakyat dari pelbagai partai yang melakukan politik uang, menerima suap demi tujuan tertentu.

Namun, kasus di DPRD DKI Jakarta merupakan yang pertama kali, setidaknya yang sudah terungkap luas, bagi Partai Demokrat yang calonnya berhasil naik ke kursi presiden. Tentu saja ini bukan awal yang bagus bagi partai ini yang tergolong baru di kancah politik.

Kasus itu tak bisa dilepaskan dari kenyataan yang terjadi di ranah politik, bahwa politik dan uang berhubungan erat. Money talks. Juwono Sudarsono pernah memberikan ilustrasi sinis perihal politik dan uang. Dalam dunia politik, katanya, terdapat tiga faktor yang amat berpengaruh, yaitu duit, money dan fulus. Dari ilustrasi ini, kita bisa simpulkan, politik dan uang adalah kombinasi yang tak terpisahkan, saling mempengaruhi, seperti manusia dan udara.

Politik uang sangat berbahaya sebab wujudnya sering kali begitu canggih, sehingga tidak mudah dideteksi. Dibutuhkan lebih dari sekadar kehendak baik dan kemauan yang keras untuk memberantasnya.

Kongkalikong semacam itu jelas merugikan masyarakat. Pejabat yang naik karena membeli suara tentu harus memberikan semacam balas budi politik. Akibatnya, ia tidak bisa lagi mengambil keputusan publik yang adil dan tidak berpihak.

Ujung-ujungnya, masyarakat pula yang harus menanggung beban, baik dalam bentuk pembayaran jasa publik yang lebih besar, atau menurunnya kualitas fasilitas dan layanan publik yang seharusnya mereka terima.

Bagi partai, politik uang merupakan pelanggaran disiplin yang mengancam keutuhan organisasi. Tanpa disiplin, apa jadinya sebuah partai. Anggota bisa seenaknya berbuat apa saja tanpa mempedulikan aturan partai. Citra dan integritas partai pun bisa ternoda karenanya.

Ironisnya, terbukti hukum sering kali mandul menangani para pelaku politik uang. Tak banyak pemberi dan penerima suap yang bisa dibawa ke meja hijau. Selain karena kurangnya bukti, para pelaku juga sering lolos lantaran “politik uang” juga.

Karena itu, jika ada wakil rakyat, anggota partai, main politik uang, mereka bukan hanya harus dipecat. Para pemimpin partai–kalau tak bisa membawanya ke meja hijau–minimal harus mengumumkan nama-nama pelakunya.

Mengakui bahwa anggotanya telah melakukan praktek tak terpuji dan memecatnya adalah langkah bagus Partai Demokrat. Langkah ini harus diikuti dengan pengumuman nama para pelakunya. Jangan setengah-setengah mengambil tindakan.

Pengumuman itu perlu, biar rakyat, para konstituen, tahu dan tak memilihnya lagi di masa datang. Biarlah praktek gelap yang dilakukannya menjadi rapor yang terang-benderang di mata orang ramai. Biarlah jejak keburukannya tercatat jelas di benak para calon pemilih kelak.

Dimuat di Koran Tempo, 25 September 2004

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s