Home

Baru kali inilah Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI secara terbuka. Sebelumnya, Panglima TNI ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden tanpa tes sejenis. Tentu saja ini proses yang maju dan baik, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Apalagi proses itu dilakukan secara terbuka. Masyarakat bisa melihat langsung bagaimana para wakil rakyat menguji dan bagaimana pula sang calon menjawab cecaran pertanyaan. Rakyat tahu persis profil calon yang akhirnya akan disetujui wakilnya di parlemen.

Tidak ada yang istimewa dari proses itu. Tes untuk calon Panglima TNI tidak lebih penting, umpamanya, dari uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, duta besar, atau direktur jenderal sebuah departemen. Kebetulan saja calon yang diajukan oleh Presiden hanya satu, yakni Marsekal Djoko Suyanto, yang juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Bukan masalah pula meskipun Djoko tak berasal dari lingkungan Angkatan Darat seperti kebiasaan selama ini. Tak peduli Djoko masuk Akademi TNI tahun berapa, bahkan sekalipun ia satu angkatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang penting, ia memenuhi syarat dan kompeten menduduki posisi panglima.

Proses yang terjadi di Senayan pun tidak ada yang perlu dipersoalkan. Wakil rakyat memang berhak menguji seorang calon yang akan menduduki jabatan tertentu. Tidak hanya posisi Panglima TNI, tapi juga pejabat setingkat dengannya. Di negara seperti Amerika Serikat, misalnya, parlemen melakukan tes yang sama pada calon pejabat tingkat tertentu, seperti hakim agung, jaksa agung, atau menteri. Justru rakyat bisa tahu apakah wakilnya telah menguji dengan benar. Rakyat juga dapat melihat wakilnya salah pilih atau tidak. Ini bisa dilihat dari kualitas pertanyaan yang diajukan. Misalnya, apakah anggota DPR sudah menguji kepribadian, integritas, moralitas, visi, dan misi sang calon.

Parlemen perlu memastikan bahwa Djoko tak akan membawa TNI berpolitik praktis–yang berlawanan dengan semangat reformasi. DPR harus mengkonfirmasikan bahwa calon pilihan Presiden benar-benar tak punya kendala yang secara substansial menghalangi langkahnya menuju kursi Panglima TNI. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis, misalnya kemampuan Djoko memimpin komando atau pengalamannya memimpin operasi gabungan, biarlah menjadi wewenang yang mengusulkannya. Presiden tentu punya kriteria dan pertimbangan sendiri.

Tes di depan parlemen, meski harus dilakukan, bukanlah segala-galanya. Bukan pula menjadi satu-satunya alat kontrol. Toh, setelah Panglima TNI dilantik Presiden nanti, DPR masih bisa melakukan kontrol melalui mekanisme yang telah diatur undang-undang. Bila nanti Panglima TNI dianggap kurang cakap memimpin pasukannya, melakukan penyelewengan, atau menyalahgunakan kekuasaan, DPR tetap dapat memanggil Presiden yang telah mengusulkannya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang tinggal kita tunggu apakah sang calon benar-benar mampu menjadi Panglima TNI.

Diterbitkan di Koran Tempo, 2 Februari 2006

Advertisements

One thought on “Ujian untuk Calon Panglima TNI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s