Home

Apa yang dilakukan mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri sekali lagi menggambarkan bahwa konsep dana nonbujeter jelas-jelas salah dan merugikan publik. Rokhmin mengaku telah mengumpulkan dana nonbujeter melalui departemennya semasa menjadi menteri. Dana itu lalu dipakai untuk proyek-proyek di departemennya dan diberikan kepada sejumlah partai politik, termasuk pengurusnya.

Ia mengaku terpaksa menggunakan dana tersebut demi menyiasati sistem keuangan negara yang tak mengizinkan adanya pengeluaran tertentu, misalnya biaya untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat penyusunan undang-undang. Menurut dia, pada prakteknya pembuatan undang-undang itu mesti pakai duit (baca: sogokan).

Tentu saja Rokhmin sekadar berdalih, mencari pembenaran atas perbuatannya yang salah dan melanggar aturan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jelas-jelas menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya, tidak boleh lagi ada dana di luar anggaran. Pembuatan undang-undang pun sudah ada aturan dan anggarannya sendiri.
Undang-Undang Keuangan Negara itu dibuat dengan semangat transparansi, tertib administrasi, efisiensi, ekonomisasi, dan tanggung jawab. Konsep dana nonbujeter, sebaliknya, bertentangan dengan semangat itu. Para pengelola organisasi yang paling sederhana pun tahu dana nonbujeter adalah wilayah remang-remang.

Seperti penggunaannya, dana nonbujeter umumnya diperoleh dari sumber yang gelap. Dalam kasus, katakanlah Nalo, Porkas, dan SDSB, dana diperoleh melalui judi yang menyengsarakan rakyat. Dana nonbujeter lain diperoleh melalui kutipan nonpajak, seperti dana reboisasi, yang dikutip dari pemegang hak pengusahaan hutan. Di lingkungan tertentu, seperti di kalangan tentara dan polisi, orang menciptakan istilah “dana taktis” atau “dana operasi” sendiri, yang bersifat nonbujeter pula. Misalnya, dengan memeras pengusaha, mengutip “uang damai” dari sopir-sopir di jalan, bahkan berkomplot dengan penjahat.

Dana nonbujeter terbukti hanya merugikan publik secara berlapis-lapis. Pertama, publik harus menanggung beban ekonomi biaya tinggi yang dipicu oleh kutipan, suap, sogokan, setoran, dan pemalakan. Kedua, uang yang terkumpul cenderung dikorup. Ketiga, jikapun tidak masuk kantong pribadi, dana nonbujeter bisa digunakan untuk “operasi politik” melanggengkan kekuasaan, seperti di era Golkar sebelum menjadi partai atau bahkan membiayai “operasi militer” yang menindas rakyat. Terakhir, yang paling jahat, konsep dana nonbujeter telah menyembunyikan korupsi secara sempurna dengan dalih mulia. Dulu, misalnya, dalihnya yang dipakai itu seperti membantu korban bencana alam, mengembangkan usaha kecil, atau “menyelesaikan masalah Aceh”.

Karena semua itulah Rokhmin dan semua yang ikut menikmati dana dari dia memang harus dihukum. ***

Advertisements

One thought on “Kasus Rokhmin dan Dana Nonbujeter

  1. saya agak berbeda pendapat dengan tulisan “Kasus Rokhmin dan Dana Nonbujeter”. penanganan korupsi saat ini tidak menyerang pada jantung persoalannya. kasus rokhmin beda dengan kasus BLBI misalnya atau korupsi yang merugikan negara lainnya. kasus yang menimpa rokhmin adalah kesalahan sistem yang sedemikian berat yang dimulai dari kalangan DPR. sudah menjadi rahasia umum kalanngan DPR adalah biangnya korupsi.

    kasus rokhmin tidak sedikitpun ada kerugian negara, karena uang-uang yang jadi dana non bugeter tersebut tak berasan dari APBN, malah dalam salah satu laporan pemasukan ada uang masuk dari pribadi (isteri) pada awal-awal jabatan.

    kemudian, jika rokmin berniat korupsi dan menikmati uang-uang tersebut kenapa harus ada catatan keunagan layaknya sebuah dokumen resmi keuangan yang dikelola oleh staf departemen. ada beberapa kejanggalanm dalam kasus ini.

    kejanggalan yang lain dalam bukti di persidangan ada saksi yang menyatakan bahwa penggunaan dan pengumpulan dana tersebut sudah berlangsung sejak menteri sarwono dan menteri SBY (fredy numbery) tapi kok ga ada yang berani tangkap menteri SBY.

    saya sepakat korupsi di berangus di Indoneisia, tapi cara-caranya harus tepat. bagaimana seorang pegawai negeri hanya bergaji 2 juta, jika dia memiliki isteri dan 2 anak. sungguh tidak fair jika KPK bertindak demikian. alangkah lebih baik jika Gaji dan tunjangan dinaikan, jika sudah demikian maka KPK gak boleh tebang pilih, jika ada yang korupsi sikat saja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s