Home

Hari-hari ini kita terpaksa memperbincangkan persoalan yang sebetulnya kurang bermutu. Tapi, karena masalah ini menyangkut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan ia sendiri mengungkapkan reaksinya secara terbuka, pers pun akhirnya memberitakan sekaligus mengulasnya. Apalagi Presiden juga melakukan tindakan hukum dengan melaporkan bekas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Zaenal Ma’arif ke polisi.

Kehebohan itu memang bermula dari Zaenal. Dikutip oleh segelintir media, ia melontarkan kabar burung bahwa Presiden Yudhoyono telah menikah sebelum masuk akademi militer. Kabar ini kemudian disambar oleh Presiden dengan menggelar konferensi pers. Ia merasa dituduh menipu negara karena aturannya hanya pemuda yang belum menikah yang bisa masuk jadi taruna.

Presiden juga merasa nama baiknya dicemarkan oleh bekas politikus Partai Bintang Reformasi itu.
Kita amat menyesalkan sikap Zaenal. Politikus sekaliber dia tak pantas menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pembunuhan karakter. Kenapa pula ia baru sekarang menggulirkan isu itu setelah dipecat dari anggota DPR? Kalaupun tujuannya untuk “membalas” sikap Presiden yang meneken surat keputusan pemecatannya, langkah itu juga tidak tepat. Soalnya, yang memecat dirinya sebenarnya bukanlah Presiden, melainkan partainya. Sebagai kepala negara, Presiden Yudhoyono cuma mengesahkan pemberhentian itu.

Seandainya pun ia memiliki motif memakzulkan Presiden, caranya sungguh tak elegan. Menurut konstitusi, presiden bisa dijatuhkan oleh dua sebab. Pertama, bila presiden terbukti melanggar hukum, yakni melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela. Kedua, bila presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Mungkin Zaenal ingin menggiring masalah itu ke arah “melakukan perbuatan tercela”. Tapi kenapa ia tidak menelaah kebenarannya lebih dulu sebelum melontarkannya ke publik?

Kini khalayak terpaksa ikut mendiskusikan soal yang terkesan mengada-ada. Hal ini sulit dihindari karena Presiden pun menanggapi masalah itu dengan serius. Ia bahkan datang bersama istrinya ke polisi untuk melaporkan Zaenal Ma’arif dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kasus ini memang merupakan delik aduan karena Mahkamah Konstitusi telah menghapus pasal-pasal tentang penghinaan presiden dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persoalannya, urusan itu akan jadi berkepanjangan lantaran Presiden tak akan sekali mengikuti proses hukum. Ia bakal dipanggil sebagai saksi pelapor oleh kepolisian. Nanti, jika masalah ini bergulir ke pengadilan, Presiden juga mesti datang sebagai saksi.

Presiden seharusnya tak perlu terlalu berlebihan menanggapi Zaenal. Melayani isu yang dilontarkan oleh politikus yang kecewa bukanlah masalah penting dan mendesak. Lebih baik Presiden berkonsentrasi menjalankan program pemerintah, terutama mengatasi pengangguran dan kemiskinan, daripada bertikai melawan isu murahan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s