Home

Tiga tahun sudah duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memimpin pemerintahan. Rapor kinerjanya ada yang sudah biru, ada juga yang masih merah. Dalam masalah demokrasi dan pembangunan politik, misalnya, pemerintah memang sudah berjalan di arah yang benar, seperti yang diamanatkan oleh gerakan reformasi. Pemerintah pun memberi ruang yang cukup lebar untuk kebebasan berpendapat dan pers.

Namun, dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Yudhoyono masih harus bekerja lebih keras. Hal ini setidaknya tecermin dari hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah menurun hingga 30 persen. Publik, menurut survei itu, mengaku belum puas terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, yang dinilai tebang pilih. Khalayak juga kecewa karena angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.

Survei terakhir Badan Pusat Statistik memang menunjukkan jumlah penduduk miskin turun dari 39,3 juta menjadi 37,17 juta orang. Jumlah penganggur juga turun 556 ribu menjadi 10,55 juta. Meski begitu, jumlah ini masih terlalu besar. Karena itu, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran jelas target penting sekaligus persoalan berat bagi pemerintah Yudhoyono.

Jumlah orang miskin melonjak drastis setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada akhir 2005. Namun, keputusan menaikkan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi secara keseluruhan. Lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional membuat subsidi BBM dalam APBN membengkak dan itu menaikkan defisit anggaran. Untuk menyehatkan anggaran, salah satu yang bisa dilakukan adalah mengurangi subsidi BBM.

Kebijakan itu tidak salah karena, andaikata diabaikan, akan terus-menerus membebani anggaran negara. Terbukti sampai sekarang pun harga minyak terus mengalami kenaikan. Tapi setelah anggaran relatif sehat dan makroekonomi kita cukup stabil, perlu diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah mesti memprioritaskan hal itu karena konstitusi kita menekankan pentingnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam Pasal 34 UUD 1945 disebutkan negara diwajibkan mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Ditegaskan pula pada pasal 27 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Amanat konstitusi itu jelas sulit diwujudkan dalam satu-dua periode pemerintahan. Tapi paling tidak pasangan Yudhoyono-Kalla mesti berusaha keras mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Cara yang ditempuh pemerintah sekarang bisa dilanjutkan. Misalnya, mempercepat pencairan anggaran pembangunan, memperluas proyek-proyek infrastruktur yang padat karya, juga memulihkan sektor riil secara bertahap demi memperbaiki iklim usaha sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi. Kendati begitu, harus pula dipastikan segala langkah itu tak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi benar-benar bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat luas.

Advertisements

2 thoughts on “Rapor Pemerintah Yudhoyono

  1. bukan SUSILO BAMBANG YUDOYONO
    tapi SUSILO BAMBANG NYUDONYOWO

    NYUDONYOWO bahasa jawa artinya “mengurangi nyawa manusia”

    lihat aja banyaknya bencana selama kepemimpinan beliau
    berapa juta nyawa yang menjadi korban

  2. q bkan saudara dekat ato apapun. q hanya sorang taruna maritim saja. tpi klo nama Bpk presiden kok di injek2 spt nyudo nyowo itu ko sya jga ikut g rela. coba aja itu cak prapt yg jdi pres, jelas negara akan kalang kabut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s