Home

Langkah pemerintah meneruskan kembali penggodokan Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara layak diapresiasi. Meski kurang mendesak karena Indonesia dalam keadaan relatif aman dan tidak sedang berperang melawan negara lain, aturan ini tetap penting. Apalagi konstitusi jelas menyatakan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pula, negara ini menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tentara dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menghadirkan konsep tentara sebagai komponen utama pertahanan. Adapun warga negara, prasarana, dan sumber daya alam termasuk dalam komponen cadangan dan pendukung.

Itu sebabnya, pemerintah menyiapkan RUU mengenai Komponen Cadangan. Rancangan ini mulai digodok empat tahun lalu di era Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil. Tapi, setelah memicu kontroversi publik, draf rancangan disimpan lagi. Barulah sekarang perdebatan kembali muncul setelah pemerintah berencana mengajukan rancangan itu ke parlemen awal tahun depan.

RUU tersebut mengatur hal kewajiban semua warga negara berusia 18-45 tahun menjadi komponen cadangan pertahanan yang bisa dimobilisasi jika diperlukan. Jika disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, semua warga negara pada usia itu, apa pun pekerjaan dan profesinya, tidak boleh menolak program ini. Sekolah dan perusahaan juga wajib memberikan izin jika mahasiswa atau karyawannya diminta ikut wajib militer. Komponen cadangan ini nantinya akan digunakan jika negara terancam oleh kekuatan luar. Namun, mereka tidak akan dimanfaatkan untuk memerangi terorisme.

Kita setuju adanya wajib militer karena membuka keikutsertaan sipil dalam merumuskan nilai patriotisme. Beberapa negara lain, seperti Amerika, Jepang, Malaysia, dan Singapura, juga sudah memiliki aturan mengenai wajib militer. Kekhawatiran bahwa kewajiban itu melanggar hak asasi manusia, seperti yang pernah diungkapkan para aktivis, rasanya terlalu berlebihan. Sebab, aturan ini juga memberikan perkecualian. Keanggotaan komponen cadangan, misalnya, dapat ditangguhkan jika yang bersangkutan sedang sakit, beribadah haji, dan sebagainya.

Walaupun begitu, komponen cadangan sebaiknya hanya digunakan untuk membela negara. Mereka jangan dipakai menangani konflik separatisme atau konflik antarwarga negara. Biarlah tugas menghadapi gerakan separatis ditangani oleh TNI saja. Di negara lain, kekuatan sipil yang bersenjata juga hanya dipakai untuk menghadapi musuh dari luar, bukan di dalam negeri.

Pemerintah juga perlu memperhitungkan kompensasi yang akan dikeluarkan bagi warga negara yang mengikuti wajib militer. Anggaran negara yang dibutuhkan mesti pula dihitung. Pengaturan yang jelas akan memudahkan mobilisasi warga sipil jika suatu saat diperlukan dalam usaha pertahanan negara.

Advertisements

6 thoughts on “Aturan Wajib Militer

  1. setuju dengan adanya national service, tapi harus dipikirkan juga masalah kompensasi negara ke perusahaan yang karyawannya pergi wamil, masalah penggajian ini harus sangat jelas biar tidak menimbulkan kekacauan

    • sekali make bedil, langsung ketembak… wa… gubrak… nikah dulu lah mas.. biar paling gag ngrasain indahnya dunia… 😀

  2. Saya gak begitu tau rumusan detail soal kapan atau apa triggernya wamil itu. Pada dasarnya jika saat negara memerlukan (misalnya ada perang “besar” yang mengancam kedaulatan negara atau negara diserbu pihak asing). Tapi kalau sampai wajib seperti di Singapore atau Swiss untuk usia tertentu selama eriode tertentu saya TIDAK SETUJU. Kondisi negara kita kan gak sama denga negara2 kecil itu yang memang gak punya tentara. Kalau itu dilakukan saya malah curiga apa ini bukan sekedar dalam rangka menghabiskan anggaran aja? Tentara kita kan juga sudah cukup banyak. Menurut saya cukup kualitas tentara yang ada aja ditingkatkan. Jika suatu hari emang ada keadaan darurat yang membahayakan negara, saya kok sangat yakit rasa patriotisme dinegara kita sangat tinggi. Gak akan terlalu susah untuk melatih rakyat sipil dan mengajak rakyat membela negara.

  3. untuk komponen cadangan itu harusnya dipilah lebih spesifik lagi dan jangan pukul rata dari segi batas usia saja. Mungkin lebih tepat pegawai negeri lainnya, satpam, satpol PP dan petugas security lainnya lebih diutamakan masuk dalam komponen cadangan tersebut karena untuk mobilitas mereka dapat diandalkan. Kalau untuk masyarakat umum lainnya lebih tepat dimasukkan kedalam komponen pendukung, dan mereka dapat dikerahkan apabila telah mendapat suatu langkah kebijakan politik dari otoritas sipil (Pemerintah). Untuk penanganan separatisme dlm negeri itu adalah urusan POLRI sebagai aparat Gakkum, sedang TNI adalah khusus sbg penjaga keamanan nasional dari ancaman invasi bersenjata dari luar

  4. okey2 aja WAMIL/wajib militer. coz qkan dari akademi maritim, mang kwanq 1angkatan pada pengn menjadi sorang militer/tentara. mkane stlah gagal masuk jdi tentara AAL khususna disaranin utk masuk ke maritim. tapi kapan itu wamil akan dilaksanakan booos…!! jgn cma gmpang obral janji sja. ”sabar nanti akan segera kami tindaklanjuti” kta2 spt itu mang udaah basi ooom….!!! klo ngomong tu ya harus sambil ngjalanin jgaa itu baru bner2 bisa dipercaya. dibilang oke tapi gerakan lambat itulah yg sudah terukir di dalam tulang belulang sluruh masyrkat indo. (ingat om waktu adalah uang, bukan mlah sbaliknya). haiii…… para kaum muda yg tak patah semangat slm dunia kemiliteran mari kita berantas tradisi2 yg sangat lamban. kalo segera ya harus segera, gag pake nanti2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s