Home

Kasus Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar semestinya dijadikan momentum untuk memerangi pembalakan liar di Riau. Baru-baru ini Azmun ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dituduh menerima gratifikasi Rp 1 miliar dari sejumlah pengusaha.

KPK menyebutkan hadiah itu sebagai imbalan atas izin pemanfaatan kayu yang diberikan Azmun kepada 15 perusahaan, yang semuanya tidak memiliki kualifikasi melakukan kegiatan itu. Tujuh perusahaan di antaranya bahkan terafiliasi dengan yang bersangkutan. Seharusnya pula izin yang dikeluarkan untuk lahan yang relatif gundul atau dengan sedikit pohon. Tapi, ketika diselidiki di lapangan, ternyata lokasi itu masih berupa hutan. Akibat penyelewengan izin tersebut, negara rugi Rp 1,3 triliun.

Penyimpangan semacam itu diduga juga terjadi di daerah lain di Provinsi Riau. Kepolisian di sana tengah membidik empat bupati lain dalam kasus pembalakan liar. Surat izin pemeriksaan mereka bahkan sudah dilayangkan ke Presiden. Para aktivis lingkungan setempat pun meyakini bahwa korupsi dan pembalakan liar melibatkan pejabat yang lebih tinggi. Karena itu, membongkar kolusi pejabat dan pengusaha dalam urusan illegal logging sangat penting untuk menyelamatkan hutan di Riau.

Sungguh parah kerusakan hutan di provinsi itu akibat pembalakan liar. Hasil monitoring Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, misalnya, menyebutkan, dari 848 ribu hektare hutan lindung di Riau pada 2005, kini hanya tinggal 260 ribu hektare atau hanya tersisa sekitar 30 persen, dan terus menyusut. Kepolisian daerah provinsi itu bahkan menaksir total nilai kerugian yang diderita oleh masyarakat dan negara akibat pembalakan liar mencapai Rp 1.860 triliun.

Kerusakan hutan dan kerugian negara itu akibat ulah para cukong kayu yang diberi izin resmi oleh pejabat setempat. Mereka punya segudang akal untuk menghabisi hutan. Ada yang menyalahgunakan izin mengembangkan hutan tanaman industri dengan membabat hutan yang masih subur. Tak sedikit pula yang mengantongi izin memanfaatkan hutan produksi, tapi menggunakannya secara serampangan.

Pejabat-pejabat yang memberikan izin itu harus bertanggung jawab karena akibat kebijakan mereka, hutan jadi gundul. Setiap saat masyarakat terancam bencana alam. Apalagi jika di balik pemberian izin itu ada permainan suap, seperti yang diduga terjadi dalam kasus Bupati Pelalawan.

Itu sebabnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti mendukung penuh upaya kepolisian mengusut bupati-bupati di Riau. Jangan biarkan permintaan izin Kepala Kepolisian RI kepada Presiden untuk memeriksa mereka terkatung-katung selama berbulan-bulan. Sebaiknya Presiden segera menjawabnya sekalipun polisi bisa langsung memeriksa si pejabat bila persetujuan itu tak turun dalam dua bulan.

Jika kepolisian, juga kejaksaan dan KPK, bersinergi, sungguh banyak yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan hutan, khususnya di Riau. Polisi dan kejaksaan menyelidiki masalah perizinan para pengusaha kayu, KPK membongkar korupsinya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s