Home

Munculnya keinginan kalangan partai politik masuk ke Dewan Perwakilan Daerah sungguhlah merisaukan. Jika usul ini diterima, tak hanya membuat partai-partai semakin dominan dalam politik Indonesia. Peran DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah juga bisa mandul.

Usul itu berkembang dalam pembahasan penyempurnaan paket undang-undang bidang politik, termasuk undang-undang tentang pemilihan umum. Dalam undang-undang itu memang diatur soal persyaratan mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Kalangan partai politik mengusulkan agar kader yang bukan pengurus partai bisa dicalonkan sebagai anggota DPD. Begitu pula pengurus partai yang sudah mengundurkan diri, boleh mencalonkan diri. Kalau bisa, calon anggota DPD juga tidak harus berasal dari wilayah yang diwakilinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, sebenarnya tokoh partai sudah cukup leluasa masuk DPD. Khusus untuk Pemilu 2004, mereka boleh mencalonkan diri sebagai utusan daerah asalkan tidak menjadi pengurus partai paling lama tiga bulan sejak undang-undang tersebut terbit. Tapi, dalam pemilu selanjutnya, kader partai yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD harus telah menanggalkan jabatan di partainya paling tidak dalam waktu empat tahun. Mereka juga mesti tinggal di daerah yang diwakilinya selama tiga tahun berturut-turut.

Jika syarat itu hendak diperlonggar lagi, kelak akan banyak politikus Jakarta yang berbondong-bondong merambah berbagai daerah untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Ini persis seperti yang terjadi pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Konsekuensinya, peran DPD sebagai lembaga yang menampung dan memperjuangkan aspirasi daerah akan pudar. Lembaga ini akan lebih berperan mewakili partai-partai.

Pergeseran itu jelas akan bertentangan dengan semangat pembentukan DPD. Pada 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat lembaga baru itu melalui perubahan ketiga konstitusi untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta menjaga keseimbangan antardaerah dan antara pusat dan daerah. Selain itu, DPD dibentuk demi memberi peran lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Selama ini DPR — melalui undang-undang — justru membatasi tugas dan wewenang DPD. Dalam pembuatan undang-undang, misalnya, DPD hanya berwenang menyampaikan masukan dan usul. Keberadaan DPD dalam sistem bikameral kita sangat lemah. Pemisahan kelembagaan barulah sebatas institusi, belum fungsi, tugas, dan wewenang, sehingga terdapat ketidakseimbangan antarlembaga legislasi.

Agar terjadi mekanisme check and balance, tugas dan wewenang DPD perlu diperluas. Tak cukup mengubah undang-undang, perubahan yang besar mesti dilakukan dengan mengamendemen konstitusi. Tapi mengisi DPD dengan orang-orang partai justru memperlemah lembaga ini. Langkah ini hanya akan semakin memperkuat dominasi orang-orang partai. Biarkan DPD tetap menjadi wadah perjuangan kepentingan daerah.

Advertisements

One thought on “Biarkan DPD Mewakili Daerah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s