Home

Penanganan kasus pembalakan liar di Indonesia sangat memprihatinkan. Lembaga Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Elsda) Institute baru-baru ini mencatat bahwa 2007 merupakan tahun kegagalan pemberantasan korupsi di bidang kehutanan. Rapor ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras memerangi illegal logging.

Beberapa kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perang besar melawan pembalakan liar. Penegak hukum juga cukup gencar memburu para pelaku, seperti yang dilakukan kepolisian di Riau. Sejak Februari tahun lalu, puluhan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Riau Rusli Zainal sudah dimintai keterangan dan Bupati Pelalawan yang diduga terkait dengan pembalak liar juga ditangkap. Namun, masih banyak cukong dan dalang pembalakan liar yang bebas berkeliaran.

Dampak aksi para cukong kayu sungguh luar biasa. Hutan Indonesia, yang luasnya 10 persen dari hutan tropis di dunia yang masih tersisa, musnah dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Kini 72 persen hutan asli milik kita tinggal kenangan. Diperkirakan 27 ribu kilometer persegi hutan lenyap setiap tahun. Ini setara dengan 40 kali luas Jakarta. Atau, tiap 10 detik, hutan seluas satu lapangan sepak bola lenyap.

Jangan heran jika tingkat kerusakan hutan Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Kerugian negara akibat pembalakan liar pun sungguh luar biasa. Elsda memperkirakan pembalakan liar mengakibatkan negara rugi Rp 20,873 triliun pada tahun lalu saja. Jumlah kerugian ini tentu bertambah besar jika tahun-tahun sebelumnya ikut dihitung.

Sudah banyak kasus yang menunjukkan ada saja celah hukum yang bisa dimanfaatkan sehingga kejahatan kehutanan itu terus berlangsung, misalnya, izin hak pengusahaan hutan yang diberikan kepada pihak yang tak kompeten. Repotnya, petugas pemeriksa dari Dinas Kehutanan, juga aparat kepolisian, sering bermain mata sehingga memungkinkan sejumlah pengusaha berbuat nakal. Kelemahan itu ditambah dengan belum adanya persepsi yang sama di kalangan penegak hukum dalam pemberantasan illegal logging. Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Adelin Lis dari dakwaan pembalakan liar pada November 2007 adalah contohnya.

Karena itu, bukan hanya hakim, para jaksa pun patut diteliti. Mengapa mereka lebih suka menggunakan Undang-Undang Kehutanan, yang memang memiliki banyak kelemahan? Padahal ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang lebih efektif untuk menjerat pembalak liar. Penggunaan Undang-Undang Lingkungan Hidup juga memungkinkan proses hukum secara pidana dan perdata dijalankan sekaligus. Hasil proses perdata pun bisa digunakan untuk memperkuat proses pidana.

Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi sampai hutan Indonesia habis sama sekali. Diperlukan upaya dan tindakan hukum yang sungguh-sungguh keras untuk mengatasi ancaman musnahnya hutan, kecuali jika kita menyetujui gagasan tentang moratorium atau jeda penebangan hutan. Masyarakat luas juga perlu mendukung gerakan bersama menyelamatkan hutan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s