Home

Rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan merupakan langkah kurang populer tapi perlu. BBM bersubsidi jenis premium dan solar seharusnya memang benar-benar hanya dinikmati oleh mereka yang berhak. Orang-orang yang mampu tidak selayaknya menikmati subsidi. Soalnya, pemberian subsidi semakin membebani anggaran negara akibat tingginya harga minyak dunia.

Masalahnya, bagaimana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dilakukan? Pemerintah berencana memakai kartu pintar. Setiap kendaraan akan ditempeli smart card yang menyimpan data kebutuhan konsumsi bahan bakar dan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Kartu pintar ini terutama akan diberikan untuk angkutan umum, mobil pribadi yang tidak dalam kategori mewah, untuk membeli solar atau premium di pompa bensin.

Adapun kendaraan yang tak memiliki kartu harus membeli bahan bakar nonsubsidi. Pemerintah berencana menerapkan pada April atau Mei tahun ini secara bertahap dimulai dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Di atas kertas, mekanisme itu cukup bagus untuk menghemat BBM bersubsidi. Lebih adil karena masyarakat yang kurang mampu dan angkutan umum masih bisa menikmati subsidi. Hanya, apakah tidak terlalu rumit? Pemerintah mungkin akan kerepotan menyediakan dan membagikan jutaan kartu pintar dalam tempo singkat kepada jutaan pemilik mobil pribadi. Bagaimana pula mengawasi pembagian kartu pintar sehingga tidak disalahgunakan?

Ide kartu pintar itu mirip pemberian kupon jatah pembelian minyak tanah untuk orang miskin. Pada prakteknya, cara ini membuat kisruh. Banyak warga yang mengeluh tak kebagian kupon. Calo minyak tanah pun banyak yang malah kebagian. Akibatnya, tujuan menyantuni kalangan tak mampu lewat subsidi tak tercapai.

Pengalaman buruk itu tidak boleh terulang lagi. Kalau pemerintah menilai pemberian kartu pintar merupakan mekanisme terbaik, hal ini perlu dipersiapkan dengan baik dan cermat. Pelaksanaannya juga tak boleh serampangan. Apalagi biaya pembuatan kartu itu tentu juga tidak sedikit. Seandainya saja ongkosnya Rp 10 ribu per kartu dan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta tiga juta, berarti dibutuhkan pengeluaran Rp 30 miliar. Ini jelas menambah beban anggaran.

Target pemerintah menghemat subsidi Rp 10 triliun sebetulnya bisa dicapai dengan cara lain. Misalnya dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi sekitar 12 persen. Dengan cara ini subsidi bagi orang kaya pun berkurang. Masyarakat luas juga diajak melihat kenyataan bahwa harga BBM memang makin mahal. Negara sudah tak kuat menanggung beban subsidi lebih besar lagi.

Jika tak ada jaminan bahwa pembatasan lewat kartu pintar berjalan lancar, pemerintah mesti berani memilih opsi kedua itu, menaikkan harga BBM. Memang ada risiko kebijakan ini membuat pemerintah semakin tidak populer. Namun, bukankah lebih baik bersakit-sakit dahulu untuk kepentingan yang lebih besar?

Advertisements

One thought on “Membatasi Subsidi BBM

  1. Pusing juga sih kalau BBM harus naik, tapi kalau kendaraan umum lancar dan keamanan terjamin rasanya memang adil saja kalau BBM naik…di Seoul saja harga bensin (Juni 2007) Rp. 20.000,- jauh banget bedanya ya…

    Tapi ongkos produksi yang naik gara-gara bensin naik pasti dibebankan ke rakyat lagi, makanya pusingg…mau pecah kepalaku berpikir he..he…he…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s