Home

Tidak sepantasnya tim bentukan Dewan Perwakilan Rakyat mendukung pendapat ahli yang belum tentu benar soal luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Apalagi pendapat itu menyatakan luapan tersebut sebagai peristiwa alam yang lumrah, bukan akibat kelalaian manusia. Tugas Tim Pengawas Penanganan Lumpur Lapindo yang dibentuk parlemen hanyalah mengawasi, lalu melaporkan hasilnya, dan bukan menyimpulkan sesuatu.

Anggota DPR jelas tak memiliki dasar hukum, kompetensi teknis, dan kewenangan menentukan apakah tragedi yang menyengsarakan rakyat di sekitarnya itu murni akibat gejala alam belaka atau kelalaian manusia. Benar seperti diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah, kasus ini bukan masuk wilayah politik, melainkan teknis dan hukum.

Kasus lumpur Lapindo memang masih kontroversial. Pendapat para ahli geologi dan perminyakan yang lebih memiliki kompetensi dan otoritas tentang kasus ini terbelah. Sebagian memang menilai fenomena itu sebagai hasil samping dari gempa bumi. Sebagian lagi menyimpulkannya sebagai akibat kelalaian proses pengeboran.

Persoalannya, kenapa Tim Pengawas DPR hanya mengambil pendapat ahli yang lebih menguntungkan Lapindo. Walaupun tidak masuk dalam butir rekomendasi, pendapat ini tercantum dalam laporan tim. Ini menunjukkan sikap para anggota parlemen. Seandainya mereka mau adil, pendapat pakar yang menyatakan semburan lumpur panas di Porong itu akibat kelalaian manusia semestinya juga dipertimbangkan.

Sikap parlemen amat gegabah karena proses hukum kasus lumpur Lapindo pun belum rampung. Kita layak curiga mengapa tim dari Senayan itu sampai mengeluarkan kesimpulan yang terkesan memihak PT Lapindo Brantas. Motifnya pun patut dipertanyakan. DPR semestinya justru mendesak agar kasus yang terkatung-katung ini segera dibawa ke pengadilan untuk menentukan siapa sebenarnya yang bersalah.

Akan lebih elok seandainya Tim DPR itu mengusulkan, misalnya, revisi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Sebab, peraturan ini hanya memasukkan kawasan seluas 640 hektare, yang terdiri atas Desa Kedungbendo, Jatirejo, Siring, dan Renokenongo, yang masuk peta area yang terdampak. Artinya, hanya para warga desa-desa itulah yang akan mendapat ganti rugi dari Lapindo.

Warga beberapa desa lain, seperti Desa Besuki, Kedung Cangkring, Mindi, dan Pejarakan, yang belum tercantum sebagai penerima santunan tapi rumahnya sudah terendam lumpur, tak jelas nasibnya. Revisi aturan mengenai siapa yang berhak mendapat santunan jelas bermanfaat bagi warga. Penduduk yang rumahnya sudah dan terancam banjir lumpur juga tak akan merasa dikhianati oleh wakilnya di DPR.

Begitu pula pemberian ganti rugi kepada warga yang sudah dijanjikan tapi masih terkatung-katung perlu ditagih terus. Jangan sampai warga menanti tanpa kejelasan, sementara wakil rakyat di Senayan lebih membela kepentingan pengusaha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s