Home

Kecurangan yang dilakukan oleh 17 guru di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang, lagi-lagi menodai ujian akhir nasional. Semakin nyata pula ujian ini telah menjadi momok bagi siapa saja dan menimbulkan ekses. Bukan hanya para murid dan orang tua mereka yang mendapat tekanan, tapi juga sekolah. Para guru terpaksa berbuat curang agar siswanya lulus dan citra sekolahnya tidak turun.

Mereka menolong siswanya dengan cara memperbaiki jawaban siswa yang salah. Modus seperti ini juga terjadi di enam daerah lain di 24 SMA sederajat, yaitu di Medan, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar, Simalungun, Toba Samosir, dan Binjai. Tahun lalu dilaporkan adanya kecurangan serupa di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Guru-guru itu memang bersalah dan patut diberi sanksi karena mengajarkan ketidakjujuran. Tindakan seperti ini tak boleh dibiarkan. Tapi sanksi tak perlu berlebihan, apalagi dengan ancaman hukuman pidana. Jauh lebih penting mencari penyebab dan motifnya. Gampang ditebak, para guru itu terpaksa melakukan kecurangan demi nama baik sekolah dan daerah. Dengan kata lain, ujian akhir nasionallah yang membuat mereka terpaksa melakukan kecurangan.

Masalahnya, pemerintah beranggapan ujian akhir nasional itu adil karena menguji semua siswa dengan alat ukur yang sama. Padahal kualitas sekolah di negeri ini amat beragam. Sekolah di Kepulauan Seribu, yang gedungnya reot, atapnya bocor, dan guru-gurunya ada yang hanya lulus SMP, jelas tak bisa disamakan dengan sekolah di Jakarta Pusat, yang gedungnya megah dan guru-gurunya berpendidikan tinggi.

Sekolah yang fasilitasnya lengkap dan guru-gurunya profesional tak akan kesulitan membuat muridnya meraih nilai standar kelulusan 5,2 seperti yang disyaratkan pemerintah. Tapi, bagi sekolah di tempat terpencil dengan fasilitas minim dan guru berkualitas seadanya, nilai itu jelas susah diraih.

Pemerintah hanya memakai kacamata satu arah. Mereka seolah tak peduli dengan kenyataan di lapangan. Akibatnya bisa diduga. Meski sudah lima kali ujian diselenggarakan, masih saja terdengar masalah di sana-sini. Kebocoran, jual-beli soal, dan aneka kecurangan lain selalu terjadi. Setiap tahun pelaku kecurangan, baik siswa maupun pendidik, memang telah diberi sanksi tegas, namun praktek yang sama tetap berulang.

Agar kekacauan tak terulang, sebaiknya fungsi ujian diubah. Tidak perlu sebagai penentu kelulusan peserta didik, ujian nasional selayaknya hanya untuk mengukur kualitas pendidikan di daerah. Hasilnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Sekolah yang nilai siswanya jeblok bisa dibenahi. Mungkin fasilitasnya kurang memadai atau tenaga pengajarnya tak berkualitas.

Soal kelulusan, pemerintah bisa menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah. Toh akhirnya masyarakat akan gampang mengenali sekolah yang benar-benar bermutu lewat kualitas lulusannya. Apalagi para siswa juga masih dites lagi ketika masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Hanya dengan perubahan fungsi, ujian nasional tak akan menjadi momok lagi, dan kecurangan otomatis akan berkurang.

l

Advertisements

One thought on “Menangkal Guru Curang

  1. kalau baca ini parah dah, hari gini masih ada guru di kota jakarta yang dah begaki gede masih berbuat curang, tapi rasanya ga mungkin da diketahui oleh kepsek, …. semoga saja dipecat. kejadiannya disma negeri 58 jaktim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s